Selamat Datang di Website Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Peluncuran Perdana Sistem Informasi Terpadu Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh ASEAN Skills Competetion ASC XII - SELEKDA ACEH TAHUN 2017 WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN LOWONGAN POSISI PROYEK MEDCO ACEH PROYEK BLOK A 2017 Magang ke Jepang Tahun 2017

Waktu Sekarang

Pegawai Disnakermobduk



Link Terkait

Pengunjung Website

Hari Ini: 58
Kemarin: 75
Bulan Ini: 1115
Tahun Ini: 1115
Online: 1
an image

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.Lebih lanjut, berdasarkan Pasal (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha wajib membuat laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri.

 Pelaporan dilakukan setiap tahun secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk. Adapun dalam laporan  tersebut harus memuat keterangan sebagai berikut:

a)     identitas perusahaan;

b)     hubungan ketenagakerjaan;

c)     perlindungan tenaga kerja; dan

d)     kesempatan kerja.

 

Manfaat dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan antara lain:

1.   Kebutuhan ketersediaan data yang akurat, cepat dan terukur dalam penyusunan perencanaan ketenagakerjaan bagi pemerintah maupun perusahaan sendiri,

2.   Merupakan fungsi layanan publik; merupakan persyaratan administrasi bagi perusahaan,

3.   Kebutuhan data guna perlindungan dan peningkatan produktifitas Tenaga Kerja.

 Terhitung sejak Juni 2017 kewenangan layanan dan pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan di wilayah Aceh, sebelumnya dilaksanakan oleh masing-masing Kab/kota telah dilimpahkan sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan sistem pelayanan berbasis online.

 Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan layanan wajib lapor dapat langsung download disini

Surat penegasan dan Prosedur serta persyaratan pengurusan wajib lapor dapat di download di sini